Pemkab Cirebon dan BPN Gelorakan Program Gemapatas dan Gebyar PTSL Tahun 2023 di Desa Mundu Pesisir

KAB. CIREBON - Pemerintah Kabupaten Cirebon beserta jajaran BPN menggelorakan program Gemapatas (Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas) dan Gebyar PTSL tahun 2023 di kantor kuwu Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Jum'at (3/2/2023).

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag berharap kepada seluruh SKPD dan seluruh tingkat desa, agar bersama-sama mendukung program BPN ini. 

Baca juga: FKKC Kecewa Hasil Rakornas DPP APDESI, Muali : Masa Jabatan Kuwu 6 Tahun Terlalu Pendek

"Kami berharap kepada seluruh SKPD dan sampai ke tingkat desa, ayo, kita dukung program dari BPN ini, " ujar Imron. 

Menurutnya, kegunaan dari pemasangan tanda batas (patok) ini untuk kepastian hukum atas tanah, agar terhindar dari pencaplokan dan sengketa tanah. 

Baca juga: Data SDGS Desa Kunci Pengentasan Kemiskinan Ekstrim

"Saat ini, pembatasan patok sudah ada sebanyak 20 ribu yang terpasang di Kabupaten Cirebon, " ungkap Imron.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Teddy Guspriadi menyampaikan rasa terimakasih atas dukungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap program strategis nasional Kementerian ini.

Baca juga: Pilkada Dipercepat jadi September 2024, Saan Mustofa Nilai KPU Tidak Konsisten

Ia menjelaskan bahwa, target PTSL di tahun 2025, yakni seluruh bidang tanah sudah terdaftar dan terpetakan di Kabupaten Cirebon. 

"Yang sudah terdaftar pada saat ini 440 ribu dari 850 ribu bidang tanah, dan masih ada sekitar 400 ribu lagi yang harus kita daftarkan, " ungkap Teddy.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1443 H

"Di tahun ini, pemetaannya 100 ribu bidang tanah, dengan target SHT (Sertifikat Hak atas Tanah) yang akan diterbitkan sebanyak 53 ribu, " lanjutnya.

Agus S

Baca juga: Menteri Abdul Halim Iskandar: Prinsip Desa Adalah Legalitas, Aksebtabilitas, Kesetaraan, dan Transparansi